Rakernas LP Ma’arif NU Hasilkan Rekomendasi Internal dan Eksternal

27 Pembaca
Ketua LP Ma’arif PBNU yang juga menjabat Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama didampingi tiga fungsionaris LP Ma’arif, antara lain H Rohmat Mulyana Sapdi (Sekretaris Ditjen Pendis Kemenag)
Malang Kota; Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif NU yang digelar di Gedung Pascasarjana KH Abdurrahman Wahid Unisma Malang telah menghasilkan beberapa rekomendasi yang telah disetujui

Ketua LP Ma’arif PBNU, Prof HM Ali Ramdhani berkesempatan membacakannya dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui YouTube TVNU, Ahad (28/8/2022). Ada dua rekomendasi, yakni internal dan eksternal. Selengkapnya sebagai berikut:

Kedua, memberikan mandat kepada LP Ma’arif PBNU untuk membuat standar kurikulum Ahlussunnah Wal Jamaah (Aswaja) An Nahdliyah. Ketiga, memberikan mandat kepada LP Ma’arif PBNU untuk membuat madrasah atau sekolah tepatnya satuan pendidikan model di setiap provinsi.
Keempat, melakukan pendataan aset kelembagaan dan digitalisasi sistem informasi satuan pendidikan LP Ma’arif NU. Kelima, melakukan penataan dan penertiban badan hukum satuan pendidikan Ma’arif NU.

Keenam, memberikan mandat kepada LP Ma’arif NU untuk membentuk asosiasi guru Ma’arif NU. Ketujuh, pelajar NU pada satuan pendidikan LP Ma’arif wajib menjadi anggota IPNU IPPNU. Rekomendasi eksternal

Rekomendasi internal Pertama, memberikan mandat kepada LP Ma’arif PBNU untuk membentuk platform sistem pendidikan Nahdlatul Ulama

Rekomendasi Eksternal

Pertama, LP Ma’arif mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama untuk memfasilitasi dan memperluas akses bagi peningkatan profesionalisme guru termasuk di dalamnya sertifikasi guru Ma’arif NU.

Kedua, mendorong pemerintah untuk mengalokasikan kuota beasiswa LPDP secara adil dan merata kepada pendidik dan tenaga kependidikan maupun kepada siswa-siswi satuan pendidikan Ma’arif NU.

Ketiga, mendorong pemerintah baik pusat maupun daerah untuk merumuskan kebijakan anggaran pendidikan yang setara, adil, proporsional, dan tidak diskriminatif terhadap lembaga pendidikan yang ada di Indonesia tanpa terkecuali, termasuk kepada satuan pendidikan Ma’arif NU. Keempat, mendorong pemerintah untuk memperbanyak kuota P3K dan PPG bagi guru di satuan pendidikan Ma’arif NU.
Kelima, mendorong pemerintah untuk memberikan kesempatan yang sama kepada satuan pendidikan Ma’arif NU untuk memperoleh akreditasi lembaga pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ketua LP Ma’arif PBNU yang juga menjabat Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama didampingi tiga fungsionaris LP Ma’arif, antara lain H Rohmat Mulyana Sapdi (Sekretaris Ditjen Pendis Kemenag)

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *